Connect with us

Sulteng

DPRD Sulteng akan ditemui korban penggusuran Luwuk

Published

on

Beritacelebes.com, Palu – DPRD Sulawesi Tengah merencanakan mengunjungi korban penggusuran di Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk melihat langsung dan menggali informasi terkait insiden saat eksekusi dilakukan baru-baru ini.

“Insya Allah, tanggal 26 atau 27 Maret 2018, Komisi I DPRD Provinsi Sulteng akan kunjungan kerja resmi ke Luwuk, untuk menemui semua pihak terkait eksekusi tanah Tanjung Sari, bersama sejumlah pihak dari pemerintah pusat dan daerah,” kata Anggota Komisi I DPRD Sulteng Yahdi Basma dalam rilisnya, Minggu.

Menurut Yahdi Basma, Komisi I yang membidangi politik, pemerintahan, hukum dan HAM, sejauh ini dalam kepemimpinan Sri Lalusu selaku Ketua Komisi I senantiasa berada pada jalurnya.

Semangat itu, sebut Yahdi, dibuktikan dengan komitmen untuk membentuk pansus (panitia khusus) adalah wujud dari komitmen transparansi dan proteksi politik atas kasus-kasus terkait hak rakyat, hajat hidup orang banyak yang dipandang penting.

Kunjungan ini juga sebagai respon DPRD atas kasus tanah Tanjung Sari Luwuk, Kabupaten Banggai, pada dialog bersama pengunjuk rasa di ruang Baruga Kantor DPRD Sulteng, Selasa (20/03).

Yahdi menguraikan Pansus memiliki pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain seperti panitia khusus dengan keputusan DPRD, atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna.

Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Jumlah anggota panitia khusus mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.

Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang mewakili semua unsur fraksi. Ketua, wakil ketua, dipilih dari dan oleh anggota serta didukung sekretariat. Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua panitia khusus ditetapkan dalam rapat paripurna.

“Tentu saja sebagai perpanjangan tangan kinerja DPRD yang tupoksinya adalah menelisik, menilai, merumuskan dan menyampaikan kepada paripurna DPRD hasil temuan dan monitoring suatu masalah secara komperehensip, untuk dijadikan sikap resmi DPRD.

Dalam kinerjanya, pansus miliki kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan semua pihak terkait,” terangnya.

(antaranews)

Hukum

Ketua AJI Palu Dianiaya Oknum Polisi

Published

on

Beritacelebes.com, PALU – Pelecehan profesi dan penganiayaa terhadap jurnalis kembali terjadi, kali ini dialamatkan ke Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Muhammad Iqbal, kemarin sore (23/).

Keakraban jurnalis dan polisi tercederai oknum terentu di Korps baju coklat. Sebelumnya, terkhusus anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu tidak pernah bermasalah dengan pihak polisi. Polisi dan jurnalis selalu menjadi mitra yang baik selama ini.

Liputan-liputan tandem mengejar teroris Poso juga kerap dilakukan bersama. Bahkan, kantor AJI Palu di Jalan Rajawali Nomor 28 Palu, selalu menjadi tempat nongkrong bersama dengan polisi. Tempat bermain gaple bersama, kadang ngopi bersama, namun dalam batas-batas profesionalisme yang jelas.

Tapi kemarin para jurnalis di Palu dibuat kecewa oleh tindakan tidak profesional oknum anggota di Polres Palu. Kecewa, karena polisi yang selama ini disebut-sebut harus dekat dengan masyarakat. Harus melindungi dan mengayomi masyarakat, justeru kesewenangan dialami Ketua AJI Palu saat berlangsung razia.

Ketua AJI Palu, Muhammad Iqbal, leher ducekik, diintimidasi, hampir dianiaya bahkan diteriaki wartawan kemarin sore oleh oknum anggota Polsek Palu Timur ketika itu.

Padahal Ketua AJI Palu yang juga Pemred Radar TV Palu sudah tidak melawan dan berupaya meminta kebijakan saat dirazia, karena lupa memambawa surat-surat kendaraannya.

Mengakui kelalaian, Iqbal bahkan sengaja tidak mengaku sebagai wartawan dan menyerahkan kendaraannya untuk dibawa ke kantor polisi. Tapi tetap saja mendapat intimidasi.

Bahkan intimidasi itu berlanjut makin brutal saat mereka tahu Iqbal adalah jurnalis. Atas perlakuan kasar itu malam hari sejumlah jurnalis melapor di Bidanf Propam Polda Sulteng.

Jurnalis tergabung AJI Palu minta petingi Polri tidak boleh tinggal diam, karena di saat institusi Polri berusaha berbaik-baik dengan rakyat, tapi ada oknum di lapangan justru berlaku sewenang-wenang dan tidak profesional.

Menangapi kejadian tersebut, Penasehat Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Pusat, Rifai Manangkasi minta agar kasus ini dapat diproses secara hukum jika memenuhi unsur delik terhadap oknum terebut.”Jangan jadi kebiasaan buruk setelah dilecehkan dan digebuk, Kapolres cukup minta maaf selesai persoalan “ujar Rifai.

Pengurus JOIN Sulteng, ujar Rifai diminta untuk terus memantau dan mengikuti progress kejadian ini. “Tak boleh ada intimidasi apalagi penganiayan trrhadap jurnalis, “ujar Rifai lagi.

(Press release AJI Palu/AB)

Continue Reading

Sulteng

Menteri Bambang minta Sulteng bangun infrastruktur

Published

on

Beritacelebes.com, Palu – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan para Bupati/Walikota untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

“Dengan membangun infrastruktur, bisa menurunkan biaya logistik, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya garis kemiskinan masih tinggi,” kata Menteri Bambang usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 di Kota Palu, Kamis.

Jika hambatan logistik di Sulteng dapat diatasi, kata Bambang, akan mempengaruhi harga-harga yang tinggi di daerah tersebut. Kesimpulan tersebut diambil, setelah melihat tingkat pengangguran relatif rendah, tetapi tingkat kemiskinan masih di atas nasional.

“Meskipun pengangguran rendah atau pekerjaan masih tersedia, tapi pekerjaan tersebut masih memberikan upah yang relatif lebih rendah, sehingga ini berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk,” ungkap Menteri Bambang.

Baca Juga : Menteri PPN buka Musrembang 2018 Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam Musrembang tersebut, Bambang menjelaskan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sulteng meningkat pada tahun 2017, namun masih berada di bawah TPT nasional. Secara spasial, TPT tertinggi di Sulteng terdapat di Kota Palu sebesar 8,32 persen, yang di atas TPT Nasional.

Terkait kependudukan, angka kemiskinan Sulteng walaupun telah mengalami penurunan dalam enam tahun terakhir, namun masih berada di atas angka kemiskinan nasional. Secara spasial, angka kemiskinan tertinggi di Sulteng terdapat Kabupaten Tojo Una-Una, Donggala dan Parigi Moutong.

Sementara itu Gubernur Sulteng Longki Djanggola menjelaskan tingkat kemiskinan Sulteng sedikit mengalami peningkatan yakni dari 14,09 persen pada 2016, menjadi 14,22 persen pada 2017.

“Hal ini menjadi perhatian untuk kerja keras dari semua pihak, untuk menekan angka kemiskinan tersebut,” kata Gubernur Longki.

Terkait ketenaga kerjaan, TPT Sulteng relatif rendah dibanding TPT nasional, dimana TPT sulteng pada 2017 sebesar 3,81 persen, sedikit meningkat dibanding 2016 sebesar 3,29 persen.

(Antaranews)

Continue Reading

Nasional

Menteri PPN buka Musrembang 2018 Provinsi Sulawesi Tengah

Published

on

Beritacelebes.com, Palu – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 di Kota Palu, Kamis.

Dalam kesempatan itu, Menteri Bambang menyampaikan arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas nasional di Sulteng dalam rancangan awal rencana kerja pembangunan (RKP) tahun 2019.

Bambang menjelaskan keberhasilan pencapaian pembangunan nasional, bisa dinilai dari perbaikan ketimpangan yang ditunjukkan oleh gini rasio. Data hasil pembangunan nasional menunjukkan, telah terjadi perbaikan angka gini rasio pada kurun waktu 2014-2017, dari 0,414 poin menjadi 0,391 poin.

Perbaikan ketimpangan tersebut merupakan hasil dari menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,96 persen di tahun 2014 menjadi 10,12 persen di 2017; perbaikan tingkat pengangguran terbuka dari 5,94 persen di tahun 2012 menjadi 5,5 persen di tahun 2017; serta perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM) dari 69,55 poin di tahun 2015 menjadi 70,18 poin di tahun 2016.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan, dan perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan, untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah.

Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan, pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional, dimana fokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan.

“Perkuat integrasi pendanaan, baik antara Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBN) dengan APBD, maupun dengan skema KPBU dan PINA, untuk pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional,” tutup Bambang.

Sementara itu Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan Musrenbang 2018 RKPD memiliki makna strategis, bagi pelaksanaan pembangunan ke depan, baik prespektif pembangunan daerah maupun nasional .

Musrembang 2018 Sulteng mengusung tema, memadukan pertumbuhan dan pemerataan untuk pembangunan berkelanjutan.

Tema tersebut kata gubernur, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercamtum didalam RPJMD Sulteng tahun 2016 -2021, yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing daerah, peningkatan jaringan infrastruktur, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan melalui visi, Sulawesi Tengah maju, mandiri dan berdaya saing.

(Antaranews)

Continue Reading

Trending