Connect with us

Hukum

Ketua AJI Palu Dianiaya Oknum Polisi

Published

on

Beritacelebes.com, PALU – Pelecehan profesi dan penganiayaa terhadap jurnalis kembali terjadi, kali ini dialamatkan ke Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Muhammad Iqbal, kemarin sore (23/).

Keakraban jurnalis dan polisi tercederai oknum terentu di Korps baju coklat. Sebelumnya, terkhusus anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu tidak pernah bermasalah dengan pihak polisi. Polisi dan jurnalis selalu menjadi mitra yang baik selama ini.

Liputan-liputan tandem mengejar teroris Poso juga kerap dilakukan bersama. Bahkan, kantor AJI Palu di Jalan Rajawali Nomor 28 Palu, selalu menjadi tempat nongkrong bersama dengan polisi. Tempat bermain gaple bersama, kadang ngopi bersama, namun dalam batas-batas profesionalisme yang jelas.

Tapi kemarin para jurnalis di Palu dibuat kecewa oleh tindakan tidak profesional oknum anggota di Polres Palu. Kecewa, karena polisi yang selama ini disebut-sebut harus dekat dengan masyarakat. Harus melindungi dan mengayomi masyarakat, justeru kesewenangan dialami Ketua AJI Palu saat berlangsung razia.

Ketua AJI Palu, Muhammad Iqbal, leher ducekik, diintimidasi, hampir dianiaya bahkan diteriaki wartawan kemarin sore oleh oknum anggota Polsek Palu Timur ketika itu.

Padahal Ketua AJI Palu yang juga Pemred Radar TV Palu sudah tidak melawan dan berupaya meminta kebijakan saat dirazia, karena lupa memambawa surat-surat kendaraannya.

Mengakui kelalaian, Iqbal bahkan sengaja tidak mengaku sebagai wartawan dan menyerahkan kendaraannya untuk dibawa ke kantor polisi. Tapi tetap saja mendapat intimidasi.

Bahkan intimidasi itu berlanjut makin brutal saat mereka tahu Iqbal adalah jurnalis. Atas perlakuan kasar itu malam hari sejumlah jurnalis melapor di Bidanf Propam Polda Sulteng.

Jurnalis tergabung AJI Palu minta petingi Polri tidak boleh tinggal diam, karena di saat institusi Polri berusaha berbaik-baik dengan rakyat, tapi ada oknum di lapangan justru berlaku sewenang-wenang dan tidak profesional.

Menangapi kejadian tersebut, Penasehat Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Pusat, Rifai Manangkasi minta agar kasus ini dapat diproses secara hukum jika memenuhi unsur delik terhadap oknum terebut.”Jangan jadi kebiasaan buruk setelah dilecehkan dan digebuk, Kapolres cukup minta maaf selesai persoalan “ujar Rifai.

Pengurus JOIN Sulteng, ujar Rifai diminta untuk terus memantau dan mengikuti progress kejadian ini. “Tak boleh ada intimidasi apalagi penganiayan trrhadap jurnalis, “ujar Rifai lagi.

(Press release AJI Palu/AB)

Hukum

Polisi Tetapkan 4 Orang Tersangka saat Eksekusi Lahan di Sulteng

Published

on

Beritacelebes.com, Palu – Polisi menetapkan empat orang tersangka diduga provokator saat melaksanakan pengamanan eksekusi lahan di Tanjung Sari, Banggai. Empat orang itu diduga melempar batu ke arah polisi dan membawa bom molotov.

“Yang pertama ada 26 (diamankan), sekarang sudah diperiksa semua. Kita tetapkan tersangka empat. (Keempat tersangka) L (22) melanggar UU Darurat 1951, pasal 212 dan 213 KUHP terkait pelemparan batu ke arah petugas, memiliki atau menguasai molotov. LU (53), F (23) dan T melanggar UU Darurat 1951” kata Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Hery Murwono saat dihubungi, Jumat (23/3/2018).

Pengamanan eksekusi lahan ini sempat ramai diperbincangkan karena polisi diduga telah membubarkan paksa zikir ibu-ibu. Tim Propam Polri juga ikut melakukan investigasi untuk mencari kebenaran informasi tersebut.

Namun, Hery menegaskan tak ada pembubaran paksa yang dilakukan oleh pihaknya. Menurut Hery, polisi hanya melakukan pengamanan namun sebagian masyarakat justru melakukan provokasi dengan melempar batu.

“Kita bukan membubarkan, memediasi dan mengawal, bukan membubarkan dan menggusur. Pengertian membubarkan kan kasar, yang jelas ada sikap pengamanan dan pengawalan yang ramah tamah, mengimbau, mengajak. Supaya jadi begini, tapi kalau namanya warga kalau sedikit ada yang mancing, ya mereka teriak,” tegasnya.

Hery pun mengatakan upaya mediasi telah dilakukan namun tak menemui titik temu. Masyarakat kemudian melaksanakan salat Zuhur di jalan. Namun setelah itu sebagian masyarakat justru melempar batu ke arah petugas.

“Kita nya kan sudah memberikan waktu sampai salat zuhur, nah mereka salat Zuhur nih. Mendirikan sejadah sampai salat Zuhur, dimediasi lagi, mereka nggak menghiraukan, tiba-tiba ada yang melempar, dan kita nggak ada pakai peluru, nggak ada menggunakan senjata,” ucap dia.

Dia pun mempersilakan Propam Polri untuk melakukan investigasi mengenai kejadian tersebut. Menurutnya, memang tugas Propam lah untuk memproses jika menerima aduan dari masyarakat.

“Nah itu kan dari istilahnya kalau ada lapor, mengadu tentu dari Propam bergerak juga. Tugas pokoknya karena kalau ada yang melapor, dilihat dulu, Propam pasti turun juga,” imbuhnya.

Secara terpisah, Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin menegaskan tak ada pembubaran paksa zikir ibu-ibu di Tanjung Sari, Banggai, Sulawesi Tengah. Menurut Martuani, polisi hanya melaksanakan perintah Pengadilan Negeri Luwuk terkait eksekusi sengketa tanah.

“Bukan pembubaran paksa zikir ibu-ibu. Yang benar adalah pelaksanaan eksekusi perintah PN Luwuk sesuai putusan MA RI tentang sengketa tanah di Tanjungsari, Kelurahan Kraton, Luwuk, Kabupaten Banggai, yang dilaksanakan oleh Polres Luwuk, beserta TNI,” kata Martuani lewat pesan singkat, Jumat (23/2).

(knv/jbr/detiknews)

Continue Reading

Hukum

Ini Kronologi Kasus di Banggai Sampai Kapolresnya Dicopot

Published

on

Beritacelebes.com, Luwuk – Eksekusi pembebasan lahan puluhan hektare di Luwuk, Banggai, Selawesi Tengah, berujung pada pencopotan jabatan Kepala Kepolisian Resor Banggai Ajun Komisaris Besar Heru Pramukarno.

Dalam eksekusi lahan 19 Maret lalu, aparat Kepolisian Resor Banggai membubarkan blokade pengajian ibu-ibu majelis taklim dengan menembakkan gas air mata.

“Ada indikasi tidak sesuai prosedur,” ujar juru bicara Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, seperti dilansir Antara/Tempo, Sabtu (24/3/2018).

Berikut kronologi sengketa tanah, eksekusi lahan hingga Kapolres Bangai dicopot :

  • Sekitar pukul 09.00 WITA, juru sita yang dikawal ratusan aparat kepolisian dan TNI tidak bisa mencapai lokasi lantaran terhalang oleh blokade ibu-ibu yang menggelar pengajian di tengah jalan.
  • Polisi kemudian mencoba melakukan negosiasi dengan warga agar membuka barikade yang mereka pasang.
  • Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Versi polisi, ada aksi pelemparan ke arah polisi sehingga polisi bereaksi.
  • Petugas pun menyemprotkan warga dengan menggunakan water cannon dan mendesak mereka untuk mundur. Polisi juga melepaskan tembakan gas air mata ke arah warga.
  • Polisi menangkap puluhan warga lantaran diduga membawa senjata bambu runcing. Petugas pun melakukan razia dan mendapati warga sudah menyiapkan bom molotov.
  • Pukul 15.30 WITA. Eksekusi baru mulai dilaksanakan setelah warga berhasil dibubarkan dan situasi di lokasi eksekusi dinyatakan kondusif.

Dalam pernyataan sikapnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut konflik agraria di Banggai ini pada dasarnya merupakan sengketa perdata antara dua pihak yang seharusnya tidak melibatkan tanah dan permukiman warga.

Namun, ketidakjelasan putusan objek sengketa oleh PN Luwuk mengakibatkan objek putusannya meluas ke rumah dan pemukiman warga. (red)

Continue Reading

Trending