Connect with us

Sulteng

WALIKOTA PALU; Harapan Saya Bantuan PKH Dimanfaatkan dengan baik

Published

on

Beritacelebes.com, Palu – Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tawaeli, Sekretaris Daerah Kota (Sekot) Palu Asri, SH menyerahkan Bantuan Program Keluarga Harapan kepada masyarakat dalam bentu Tabungan BRI dan Kartu Keluarga Sejahtera (15/3/2018).

Acara yang dihadiri ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan oleh PKH Kota Palu berkerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Tawaeli serta didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Palu.

Mewakili pemerintah Kota Palu bantuan PKH diserahkan Asri, SH secara simbolis kepada 10 perwakilan KPM diwilayah Kecamatan Tawaeli.

Photo : warga KPM menghadiri penyerahan PKH (Fariz/beritacelebes.com)

Walikota Palu Drs. Hidayat.,M.Si dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asri,SH, Mengatakan bantuan PKH dikota Palu sudah terlaksana sejak tahun 2012, dengan jumlah penerima sebanyak 3.067 KPM, dan pada tahun 2015 mendapat alokasi tambahan sejumlah 1.928 KPM. Ditahun 2016 Kota Palu kembali mendapat tambahan lagi sebanyak 1.852 KPM. Sedangkan pada tahun 2017 hasil validasi penerima manfaat bantuan sebanyak 3.584 KPM. Sehingga total keseluruhan bantuan yang sudah diserahkan hingga sekarang sebanyak 10.431 KPM.

“Kami berharap tujuan program KPH ini dapat tercapai. Dengan adanya bantuan dan program ini tentunya kita berharap dapat menurunkan angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari keluarga penerima manfaat itu sendiri” ungkap Asri, SH saat membaca sambutan tertulis Walikota Palu.

Lebih lanjut ia mengatakan, adanya PKH, program ini dapat meningkatkan partisipasi bersekolah serta kualitas kesehatan keluarga penerima manfaat.

Asri, SH juga menyampaikan bahwa Walikota Palu mengharapkan dukungan semua stake holder dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera.

“Sejatinya instansi terkait wajib mendukung program PKH ini. Kementrian Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, Agama serta Kementrian Kesehatan sebagai layanan pendidikan dan kesehatan msyarakat. Harus bersinergi dan bersama-sama mensukseskan program ini” paparnya.

Foto: Sekda Kota Palu Asri,SH menyerahkan secara simbolis bantuan PKH kepada 10 KPM Kec. Tawaeli

Begitupun halnya dengan Bank BRI sebagai lembaga penyalur bantuan harus serius untuk mengawasi serta memberikan pelayanan terbaik agar program ini berjalan lancar. ” Jangan ada hambatan, program ini harus terlaksana dengan segera dan prosesnya lancar” tambah Asri, SH saat ditemui beritacelebes.com disela-sela kegiatan.

Untuk diketahui, tahun 2018 Kota Palu, mendapatkan alokasi bantuan sebesar 19.714.000.000,- yang akan disalurkan melalui rekening penerima bantuan dalam empat tahap.  setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp.500.000,- setiap tahapnya. Atau Rp. 1.890.000,- bantuan yang diterima masing-masing KPM dalam setahun. Disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI ).

“ Semoga bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh KPM PKH dan dapat memberikan dampak positif dalam mendukung tercapainya tujuan program PKH.” harap Asri,SH mengakhiri.

(Fariz)

Hukum

Ketua AJI Palu Dianiaya Oknum Polisi

Published

on

Beritacelebes.com, PALU – Pelecehan profesi dan penganiayaa terhadap jurnalis kembali terjadi, kali ini dialamatkan ke Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Muhammad Iqbal, kemarin sore (23/).

Keakraban jurnalis dan polisi tercederai oknum terentu di Korps baju coklat. Sebelumnya, terkhusus anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu tidak pernah bermasalah dengan pihak polisi. Polisi dan jurnalis selalu menjadi mitra yang baik selama ini.

Liputan-liputan tandem mengejar teroris Poso juga kerap dilakukan bersama. Bahkan, kantor AJI Palu di Jalan Rajawali Nomor 28 Palu, selalu menjadi tempat nongkrong bersama dengan polisi. Tempat bermain gaple bersama, kadang ngopi bersama, namun dalam batas-batas profesionalisme yang jelas.

Tapi kemarin para jurnalis di Palu dibuat kecewa oleh tindakan tidak profesional oknum anggota di Polres Palu. Kecewa, karena polisi yang selama ini disebut-sebut harus dekat dengan masyarakat. Harus melindungi dan mengayomi masyarakat, justeru kesewenangan dialami Ketua AJI Palu saat berlangsung razia.

Ketua AJI Palu, Muhammad Iqbal, leher ducekik, diintimidasi, hampir dianiaya bahkan diteriaki wartawan kemarin sore oleh oknum anggota Polsek Palu Timur ketika itu.

Padahal Ketua AJI Palu yang juga Pemred Radar TV Palu sudah tidak melawan dan berupaya meminta kebijakan saat dirazia, karena lupa memambawa surat-surat kendaraannya.

Mengakui kelalaian, Iqbal bahkan sengaja tidak mengaku sebagai wartawan dan menyerahkan kendaraannya untuk dibawa ke kantor polisi. Tapi tetap saja mendapat intimidasi.

Bahkan intimidasi itu berlanjut makin brutal saat mereka tahu Iqbal adalah jurnalis. Atas perlakuan kasar itu malam hari sejumlah jurnalis melapor di Bidanf Propam Polda Sulteng.

Jurnalis tergabung AJI Palu minta petingi Polri tidak boleh tinggal diam, karena di saat institusi Polri berusaha berbaik-baik dengan rakyat, tapi ada oknum di lapangan justru berlaku sewenang-wenang dan tidak profesional.

Menangapi kejadian tersebut, Penasehat Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Pusat, Rifai Manangkasi minta agar kasus ini dapat diproses secara hukum jika memenuhi unsur delik terhadap oknum terebut.”Jangan jadi kebiasaan buruk setelah dilecehkan dan digebuk, Kapolres cukup minta maaf selesai persoalan “ujar Rifai.

Pengurus JOIN Sulteng, ujar Rifai diminta untuk terus memantau dan mengikuti progress kejadian ini. “Tak boleh ada intimidasi apalagi penganiayan trrhadap jurnalis, “ujar Rifai lagi.

(Press release AJI Palu/AB)

Continue Reading

Sulteng

Menteri Bambang minta Sulteng bangun infrastruktur

Published

on

Beritacelebes.com, Palu – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan para Bupati/Walikota untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

“Dengan membangun infrastruktur, bisa menurunkan biaya logistik, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya garis kemiskinan masih tinggi,” kata Menteri Bambang usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 di Kota Palu, Kamis.

Jika hambatan logistik di Sulteng dapat diatasi, kata Bambang, akan mempengaruhi harga-harga yang tinggi di daerah tersebut. Kesimpulan tersebut diambil, setelah melihat tingkat pengangguran relatif rendah, tetapi tingkat kemiskinan masih di atas nasional.

“Meskipun pengangguran rendah atau pekerjaan masih tersedia, tapi pekerjaan tersebut masih memberikan upah yang relatif lebih rendah, sehingga ini berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk,” ungkap Menteri Bambang.

Baca Juga : Menteri PPN buka Musrembang 2018 Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam Musrembang tersebut, Bambang menjelaskan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sulteng meningkat pada tahun 2017, namun masih berada di bawah TPT nasional. Secara spasial, TPT tertinggi di Sulteng terdapat di Kota Palu sebesar 8,32 persen, yang di atas TPT Nasional.

Terkait kependudukan, angka kemiskinan Sulteng walaupun telah mengalami penurunan dalam enam tahun terakhir, namun masih berada di atas angka kemiskinan nasional. Secara spasial, angka kemiskinan tertinggi di Sulteng terdapat Kabupaten Tojo Una-Una, Donggala dan Parigi Moutong.

Sementara itu Gubernur Sulteng Longki Djanggola menjelaskan tingkat kemiskinan Sulteng sedikit mengalami peningkatan yakni dari 14,09 persen pada 2016, menjadi 14,22 persen pada 2017.

“Hal ini menjadi perhatian untuk kerja keras dari semua pihak, untuk menekan angka kemiskinan tersebut,” kata Gubernur Longki.

Terkait ketenaga kerjaan, TPT Sulteng relatif rendah dibanding TPT nasional, dimana TPT sulteng pada 2017 sebesar 3,81 persen, sedikit meningkat dibanding 2016 sebesar 3,29 persen.

(Antaranews)

Continue Reading

Nasional

Menteri PPN buka Musrembang 2018 Provinsi Sulawesi Tengah

Published

on

Beritacelebes.com, Palu – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 di Kota Palu, Kamis.

Dalam kesempatan itu, Menteri Bambang menyampaikan arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas nasional di Sulteng dalam rancangan awal rencana kerja pembangunan (RKP) tahun 2019.

Bambang menjelaskan keberhasilan pencapaian pembangunan nasional, bisa dinilai dari perbaikan ketimpangan yang ditunjukkan oleh gini rasio. Data hasil pembangunan nasional menunjukkan, telah terjadi perbaikan angka gini rasio pada kurun waktu 2014-2017, dari 0,414 poin menjadi 0,391 poin.

Perbaikan ketimpangan tersebut merupakan hasil dari menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,96 persen di tahun 2014 menjadi 10,12 persen di 2017; perbaikan tingkat pengangguran terbuka dari 5,94 persen di tahun 2012 menjadi 5,5 persen di tahun 2017; serta perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM) dari 69,55 poin di tahun 2015 menjadi 70,18 poin di tahun 2016.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan, dan perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan, untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah.

Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan, pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional, dimana fokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan.

“Perkuat integrasi pendanaan, baik antara Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBN) dengan APBD, maupun dengan skema KPBU dan PINA, untuk pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional,” tutup Bambang.

Sementara itu Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan Musrenbang 2018 RKPD memiliki makna strategis, bagi pelaksanaan pembangunan ke depan, baik prespektif pembangunan daerah maupun nasional .

Musrembang 2018 Sulteng mengusung tema, memadukan pertumbuhan dan pemerataan untuk pembangunan berkelanjutan.

Tema tersebut kata gubernur, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercamtum didalam RPJMD Sulteng tahun 2016 -2021, yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing daerah, peningkatan jaringan infrastruktur, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan melalui visi, Sulawesi Tengah maju, mandiri dan berdaya saing.

(Antaranews)

Continue Reading

Trending